Berfikir antisipatif rupanya sudah tidak lagi mendominasi pemikiran para ahli di masing-masing bidang keahlian yang ditekuni. Terutama yang berkaitan dengan permasalahan keselamatan dan perilaku hidup masyarakat. Ini adalah pemkiran dangkal saya sebagai orang awam ketika melihat dan merasakan begitu banyak kejadian (peristiwa alam, kecelakaan dan peristiwa perang antar kelompok masyarakat) yang membuat mata menjadi terbelalak dan hati menjadi trenyuh.
Sudah sebegitu parahkah rusaknya kepekaan hati nurani para pemimpin negeri ini?
Bencana tsunami di Nangro Aceh Darrussalam, Nias, Padang (Sumatera barat). Gempa Yogya, Tasikmalaya, serta bencana di wilayah-wilayah lain yang hampir dapat dikatakan beruntun.
Bencana banjir dan longsor yang hampir dapat dikatakan terjadi diseluruh wilayah negeri.
Gunung-gunung api meletus yang dapat dikatakan mewakili seluruh wilayah negeri ini karena letak geografisnya yang di Ujung Barat Sumatera, di Utara Sulawesi, Maluku dan Nusa Tenggara di Timur dan Jawa di Selatan.
Kecelakaan lalu lintas udara, darat dan laut, yang rakyat dapat mengidentifikasinya sendiri..
Tawuran atau bentrok antar kelompok warga, ormas, genk, preman, pelajar, mahasiswa bahkan antar kelompok penegak hukum dan keamanan yang juga pernah terjadi (polisi dan tentara).
Belum lagi peristiwa-peristiwa kecil lain yang cukup menyayat hati yang bisa jadi tidak terekam oleh ingatan dan media. Atau bisa jadi karena dianggap tidak memiliki arti apapun meski jelas sekali merugikan mereka (rakyat dan masyarakat) yang bermasalah dan korban yang tidak tahu-menahu..
Dari semua peristiwa tersebut diatas yang telah menimbulkan banyak sekali korban jiwa dan harta benda serta sarana dan prasarana kepentingan umum yang nilainya tentu amat sangat besar, tidak menjadikan sebagai bahan pelajaran bagi mereka-mereka (para pejabat negeri) untuk melakukan perbaikan. Dan mengambil langkah-langkah antisipatif agar tidak terulang (cara penanganannya yang buruk) dimasa kemudian.
Bahwa penanggulangannya dalam pemberian bantuan sudah dilakukan, bukan berarti para pemimpin negeri ini sudah terbepas dari beban tugas yang dipikulnya sebagai pihak yang telah dipercaya oleh rakyat untuk memimpin mereka. Masih banyak tugas yang harus dilakukan untuk membuat perencanaan penanggulangan pencegahan agar kalaupun suatu persitiwa bencana sampai harus terjadi, korban jiwa dan harta benda dapat dihindarkan. Dapat diselamatkan. Minimal dapat diperkecil.
Apa yang nampak pada saat ini, bila suatu peristiwa bencana terjadi, yang tampak lebih dulu tanggap, bergerak dan betindak, adalah orang-orang diluar pemerintahan. Yang notabene bukan menjadi tanggung jawabnya. Meskipun orang luar pemerintahan (lembaga-lembaga swasta dan relawan) tersebut tadi akan tetap melakukan kewajibannya menolong dan memberikan bantuan kepada mereka yang terkena bencana, sebagai rasa solidaritas dan tanggung jawab sosial bermasyarakat tanpa harus menunggu komando dari orang-orang pemerintahan. Sementara orang-orang dari pemerintahannya sendiri sibuk memikirkan alur birokrasi yang harus dilewati bila ada pihak atau lembaga dan badan-badan swasta berkehendak memberi dan mengirimkan bantuan (uang/barang). Cara kerjanya ‘nguler-kambang’ meski tidak mau mengakuinya dan merasa tidak perlu harus malu karena tugasnya telah diambil alih (didahului) oleh orang lain.
Orang yang berfikiran baik, akan selalu merasa malu bila tugas dari beban tanggung jawabnya karena jabatan, sampai harus diambil-alih oleh orang yang bukan seharusnya menangani.
Lebih celakanya lagi muncul kesan orang-orang pemerintah yang terkait dengan pertanggung jawaban atas bencana karena jabatannya yang berkaitan dengan ‘dana’, cenderung tampak lebih senang menunggu datangnya bantuan dari luar. Baik yang berupa uang maupun barang. Sehinga mudah dicurigai ada ‘sesuatu’ dibaliknya. Dana cadangan untuk kepentingan bencana yang pasti sudah tersedia dikas daerah yang seharusnya dapat langsung dikeluarkan untuk kepentingan darurat bencana, terkesan dihambat pengeluarannya agar bantuan dana dari luarlah yang harus dipergunakan terlbih dahulu. Yang pada akhirnya memunculkan dugaan bahwa dana cadangan pemerintah yang ada yang semakin dihambat pengeluarannya, dapat di’uap’kan untuk suatu kepentingan yang hampir semua orang dapat menebaknya.
Memang tidak semua orang-orang pemerintahan bersikap seperti itu. Tetapi yang terlihat dan dirasakan oleh masyarakat, orang-orang pemerintah yang masih baik, tertutup oleh jumlah orang-orang pemerintahan yang berperilaku buruk. Yang jumlahnya lebih mendominasi dengan kiprah yang mampu menguasai keadaan.
Contoh riil yang sangat mudah diikuti adalah proyek perbaikan jalan raya untuk kepentingan mudik lebaran yang selalu membuat kemacetan parah dihampir semua wilayah negeri ini. Khususnya dipulau Jawa dan Sumatera.
Sudah berpuluh tahun proyek tersebut belum juga selesai. Ada saja alasan yang dikemukakannya. Apakah kemacetan parah saat musim mudik lebaran tiap tahun tidak pernah dijadikan sebagai bahan pelajaran untuk dapat menentukan kebijakkan masa depan???
Kejadian rutin yang setiap tahun muncul saja tidak mampu memanfaatkannya sebagai pelajaran. Apalagi bencana yang kemunculannya bersifat insidentil. Malu??? Nampaknya ‘sama sekali tidak’. Karena mereka, para pemimpin negeri ini, nampaknya selalu menempatkan rakyatnya dibawah telapak kaki mereka. Bukan menempatkannya sebagai partner yang telah memberikan suaranya agar mereka terangkat harkat, martabat dan kehormatannya.
Orang kampung yang tidak berpendidikkan pun rasanya bisa melihat dan mempercakapkannya. Mengapa orang-orang pilihan rakyat menjadi buta mata dan buta hati. Telinganya hanya terpasang seperti paku cantolan yang sudah karatan. Orang-orang yang ketika belum menduduki jabatannya sampai seperti mengemis-ngemis suara rakyat agar memilihnya.
Pertanyaannya sekarang adalah: Sampai kapan rakyat negeri ini akan terus dikorbankan?
Jangan sampai hanya pandai menunggu bencana menimpa terlebih dahulu baru bergerak dan bertindak.
(ART7krb241110).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar